UN dan SKB ditiadakan?
Merebak dan masuknya Corona ke Indonesia berdampak pada sektor pendidikan, politik, sosial dan ekonomi. Namun, corona jika dikaitkan dengan situasi politik, maka kembali memanas di dunia maya. Rezim berkuasa disebut-sebut bakal tenggelam karena Gubernur Jakarta lebih sigap ketimbang sang presiden. Akan tetapi, siapapun pemimpinnya akan merasakan situasi yang sama.
Kementrian pendidikan langsung mengambil langkah cepat dengan meliburkan aktivitas belajar selama dua pekan. Mulai dari tingkatan sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pembelajaran dilakukan dari rumah dan secara daring. Akan tetapi, pada awal-awal sebelum Corona melonjak nampaknya libur tersebut sebagian dimanfaatkan untuk liburan. Hastag #dirumahaja belum diaplikasikan langsung oleh anak sekolah, orang tua, mahasiswa dan juga masyarakat umum.
Menjaga jarak, menghindari keramaian, dan karangtina atau lockdown yang masih diawan-awan ternyata tidak mengurangi jumlah pasien yang positif Corona. Sehingga dampaknya sesuai kesepakatan Menteri Pendidikan dan DPR sepakat meniadakan Ujian Nasional (UN) tahun ini dan kelulusan ditentukan oleh nilai rapor.
Lantas bagaimanan dengan ujian SKB CPNS tahun ini apakah akan tetap dilaksanakan atau juga ditiadakan?
Mencermati perkembangan wabah Corona di Indonesia yang belum pasti akan berakhir. Bahkan jika melihat dari hari ke hari jumlah penderita covid-19 ini terus bertambah. Bahkan ada yang memprediksi puncak Corona tersebut akan mencapai puncaknya hingga Juni mendatang. Semua stakeholder bahu membahu dan berjibaku melawan virus China yang bermula dari Wuhan tersebut.
Jika jargon hindari keramaian dan larangan berkumpul dimana Kapolri telah mengeluarkan edaran, maka pelaksanaan ujian SKB akan dipertimbangkan oleh kementrian terkait. Dan kondisi tidak memungkinkan, maka sebaiknya yang lulus SKD dengan nilai tertinggi langsung saja diluluskan jadi CPNS sesuai jumlah kuota yang tersedia.
Anggaran untuk pelaksanaan ujian SKD alangkah baiknya dialihkan untuk menanggulangi dan menyiapkan alat pelindung diri (APD) mengingat sebagian ASN juga sebagai tenaga medis sebagai garda terdepan. Selain itu, semestinya ditengah kondisi bangsa dan rupiah melemah, maka pejabat dan ASN menyisihkan sebagian gajinya membantu masyarakat miskin jika diterapkan lockdown atau karangtina seluruh Indonesia.
Akan SKB juga bernasib sama dengan UN untuk ditiadakan? Kita nantikan saja perkembangan selanjutnya.
Comments